LBH Jakarta: Pengesahan RUU Cipta Kerja Picu Mosi Tidak Percaya ke DPR dan Presiden

Ilustrasi-- Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai merugikan kaum buruh. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyebut terdampak imbas negatif ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Pengesahan aturan itu berpotensi memunculkan mosi tidak percaya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pengesahan RUU ini akan memicu mosi tidak percaya rakyat pada Presiden dan DPR,” kata Arif saat dihubungi jpnn, Senin (5/10/2020).

Dia pun menilai, pemerintah dan DPR bukan mewakili rakyat ketika mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, kata dia, suara rakyat lebih condong menolak aturan sapu jagat itu.

“Dengan disahkannya UU ini, hari ini pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa mereka sejatinya pemerintah dan DPR hari ini memang bukan wakil rakyat,” ungkap dia.

Menurut Arif, pemerintah dan DPR saat ini hanya mewakili kalangan elite. Hal itu jelas melanggar mandat reformasi yakni suara rakyat yang lebih diutamakan dalam setiap kebijakan.

“Mereka hanya menjadi wakil pengusaha dan pemodal. Pemerintah dan DPR sudah melanggar mandat reformasi untuk tegakkan demokrasi dan konstitusi,” ujar dia.

“Mereka tidak peka dan peduli kritik masyarakat yang menolak RUU ini sejak awal,” beber dia.

Namun, lanjut Arif, LBH Jakarta tidak merasa heran dengan kelakuan pemerintah dan DPR yang acap kali mengabaikan suara rakyat sebelum mengesahkan aturan. Misalnya, pemerintah dan DPR juga tidak mendengarkan suara rakyat saat pengesahan UU KPK.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...