Penerapan Protokol Kesehatan di Bone, Sanksi Sosial atau Kerja Sosial?

Ketua Bapemperda DPRD Bone, Fahri Rusli

FAJAR.CO.ID, BONE — Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bone masif melakukan operasi. Menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, tak segan memberikan sanksi sosial terhadap pelanggar.

Operasi yang dilakukan gugus tugas mengacu pada instruksi presiden (inpres) no 6 tahun 2020 dan peraturan bupati bone nomor 37 tahun 2020. Dan sudah dilakukan diberbagai tempat. Asal ada yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Dalam poin keenam inpres, ketentuan nomor lima dijelaskan soal sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Kemudian di ketentuan nomor 6 sanksi yang dimaksud berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Sedangkan dalam Perbup nomor 37 tahun 2020 dijelaskan dalam pasal 7 soal sanksi bagi perorangan berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, serta denda administratif Rp50 ribu.

Di poin ketiga pasal 7 lebih dirincikan soal kerja sosial seperti pembersihan fasilitas umum, push up 100 kali, berlari keliling lapangan 5 kali, berdiri tegak dan hormat selama 15 menit, serta scope jump 100 kali.

Ketua Bapemperda DPRD Bone, Fahri Rusli menguraikan, Pembuatan perda tidak serta merta. Sifatnya mengikat, dan bukan hanya untuk sementara. Dan tidak gampang menghapus itu perda.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...