Perpres Gaji PPPK Sudah Terbit, Titi Purwaningsih Gerilya ke Daerah

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menagih hak-hak PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pascaterbitnya Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih terus bergerilya ke daerah-daerah.

Tujuannya agar honorer K2 yang lulus PPPK maupun belum, terus mengawal anggaran di APBD masing-masing. Mengingat Perda APBD 2021 diperkirakan akan disahkan DPRD masing-masing pada Desember 2020.

“Sebelum SK PPPK di tangan, tidak ada halangan bagi saya untuk terus bergerak. Ini saya lagi di Kota Kendari untuk menyemangati teman-teman honoror K2 baik yang lulus PPPK maupun belum,” kata Titi kepada JPNN.com, Selasa (6/10).

Titi merasa harus turun langsung ke daerah untuk mengingatkan rekan-rekannya agar jangan hanya diam. Semua harus mengawal anggaran di APBD. Jangan sampai daerah hanya mengalokasikan anggaran untuk gaji CPNS.

Sedangkan gaji dan tunjangan PPPK tidak dimasukkan dalam alokasi anggaran. “Kalau anggaran PPPK di 2021 sudah disiapkan, otomatis teman-teman honorer K2 yang belum lulus punya kesempatan ikut tes lagi tahun depan,” ucapnya.

Menurut Titi, walaupun gaji PPPK dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tetapi daerah harus tetap mengusulkannya.

Itu sebabnya perlu partisipasi aktif dari seluruh honorer K2 di semua daerah. “Yang saya lakukan ini untuk membuktikan kalau saya masih terus berjuang dan bergerak walaupun sudah lulus PPPK. Saya bisa tersenyum lebar kalau semua honorer K2 sudah terakomodir,” tuturnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...