Wacana Hak Angket, Fraksi PDIP Tidak Setuju, PAN Masih Pikir-pikir

Wacana Hak Angket, Fraksi PDIP Tidak Setuju, PAN Masih Pikir-pikir

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Wacana usulan hak angket kepada Pemerintah Kota Makassar yang dimotori Fraksi NasDem dan Golkar nampaknya menemui jalan buntu. PDI Perjuangan tidak mengamini, PAN masih pikir-pikir. Hal tersebut merupakan buntut dari tidak adanya transparansi dalam belanja anggaran Covid-19

Ketua Fraksi PDI-P, Mesakh Raymond Rantepadang mengatakan, setelah berdiskusi bersama anggota fraksi PDI-P yang lain untuk jajak pendapat, menurutnya usulan hak angket tidak perlu diteruskan.

“Kami tidak setuju adanya hak angket, kami tidak ikut dalam agenda itu, pendapat saya dan teman teman itu terlalu jauh,” ucap Mesakh, Senin (5/10/2020).

Rapat monitoring dan evaluasi (Monev) disetiap triwulan kata dia sudah cukup menjadi media untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait belanja Covid-19. Jika memang tujuan diusulkan hak angket adalah untuk menelusuri penggunaan anggaran dana Covid-19.

“Wadahnya sudah disiapkan dalam monitoring dan evaluasi triwulan bersama komisi terkait ataupun Banggar bisa menjadwalkan agenda terkait hal itu,” terangnya.

“Kami Fraksi PDI-P menyayangkan APBD-P tidak lanjut dibahas oleh Badan anggaran bersama TPAD. Walaupun kami paham bahwa berdasarkan tatib kita, ini berada pada domain komisi dan Banggar. Saya kira perlu komunikasi kemitraan sebagai mana diatur dalam UU No 23 tahun 2014,” urainya.

Sementara Ketua Fraksi PAN, Hamzah Hamid mengaku belum mengambil keputusan di fraksi terkait usulan hak angket itu. Alasannya selama satu pekan ini anggota di DPRD termasuk para anggota fraksi sedang sibuk menjalankan tugas kedewanan dalam rangka reses kali kedua di tahun ini.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...