Beredar Sederet Hoaks Terkait UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Pemerintah

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Sejumlah hoaks beredar terkait UU Omnibus Law. Hal itu memicu kegusaran publik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjawab sederet informasi keliru yang begitu ramai tersebut.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa banyak hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait isu klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Informasi keliru itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan hoaks yang sudah sangat banyak beredar terkait UU Cipta Kerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Adapun informasi keliru yang beredar terkait UU Cipta Kerja yakni banyaknya hak-hak pekerja yang dihapuskan. Di antaranya upah minimum, pesangon bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), cuti haid, cuti melahirkan, dan jam kerja para buruh, dan status kekaryawanan sebagai pegawai kontrak seumur hidup, serta bakal banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia secara bebas.

Airlangga menegaskan bahwa para pekerja mendapatkan kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, di dalam UU Cipta Kerja tertera manfaat lain bagi para pekerja yang terkena PHK. Yakni, peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta akses pada kesempatan kerja yang baru.

Airlangga mengatakan, mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat minggu tetap seperti UU lama di Pasal 77 dan 79.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...