Kecam Pengesahan RUU Omnibus Law, AJI: Rugikan Pekerja dan Ancam Demokratisasi Penyiaran

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, pada Senin, 5 Oktober 2020. Padahal, pembahasannya mendapat kecaman luas publik.

Pengesahan yang berlangsung saat Indonesia masih di bawah tekanan pandemi ini didukung mayoritas fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahannya.

Menurut Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. “Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir,” katanya, melalui keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Rabu (7/10/2020).

Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan.

Kritik terbesar publik terhadap pembahasan ini adalah pada soal prosedur pembahasan yang cenderung mengabaikan aspirasi publik yang terdampak langsung oleh regulasi ini. Meski Indonesia dilanda pandemi, yang itu diikuti dengan adanya sejumlah pembatasan bergerak untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah dan DPR tetap meneruskan pembahasan.

Ada tekanan kuat agar pembahasannya dihentikan agar negara ini fokus pada penanganan Covid-19 dan mengurangi kegaduhan publik, namun aspirasi itu tak didengarkan pemerintah dan DPR.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...