"Intinya, mereka (tim ahli) itu siapa yang tiba-tiba mau diangkat menjadi tim percepatan, apa alasannya. Artinya tidak terlalu mendesak. Yang mendesak harus dilakukan bagaimana penanganan covid yang baik dan pelaksanaan Pilkada yang mematuhi protokol covid. Pemerintah kota lah yang bertanggung jawab juga," ketus Azwar kemudian.
Selain pemborosan anggaran, ia menganggap penunjukan 5 tim ahli ini hanya mengacaukan kebijakan-kebijakan yang telah diatur sebelumnya. Azwar menegaskan tidak setuju dengan penunjukan tersebut.
"Mestinya fokus pada kebijakan sebelumnya. Jadinya malah tidak ada yang jalan kalau diangkat lagi orang yang membuat kebijakan baru. Artinya tidak fokus. Intinya saya tidak setuju. Percepatan apa itu tidak jelas dari mana asalnya," pungkasnya. (endra/fajar)
