Pungli di Sekolah Jangan Legalkan

Ilustrasi: Pixabay

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Usulan sekolah menghapus Pendidikan Gratis menuai pro kontra. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah melegalkan pungutan yang sebelumnya membebani orang tua siswa.

Dinas Pendidikan Sulsel kini mengevaluasi untuk menghapus program Pendidikan Gratis. Program ini sebenarnya juga sudah tidak berjalan lagi sejak 2017 lalu.

Ketua Ombudsman Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer menilai, meskipun kebijakan Pendidikan Gratis sudah ada, nyatanya pungutan tetap saja berjalan. Memang, SPP tak dibayar lagi. Namun, tetap ada uang buku, sumbangan pembangunan, hingga iuran komite tetap menjadi kewajiban.

Subhan menyebut beberapa sekolah masih tetap menarik pungutan kepada orang tua siswa. Meski secara ilegal.

Hanya saja, para kepala sekolah was-was, lantaran tak ada payung hukum yang mendukung kegiatan mereka. Makanya, aturan Pendidikan Gratis menjadi sasaran, agar pungutan kepada orang tua siswa bisa dimuluskan.

“Apa lagi yang dicari sebetulnya. Dana BOS, menurut saya sudah lebih dari cukup. Terus apa lagi yang mau dicari dari orang tua siswa. Sekarang saja, sumbangan masih berjalan. Sekolah ingin agar bantuan tersebut legal,” beber Subhan kepada FAJAR, Selasa, 6 Oktober.

Pembentukan paguyuban pun, menurutnya, tak memiliki payung hukum. Berbeda dengan komite yang diatur dalam peraturan menteri. Paguyuban orang tua siswa dianggapnya hanya menjadi alat pencari uang bagi sekolah.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...