Soal Pelaporan Najwa Shihab, Ketua Relawan Jokowo Bersatu Jelaskan Ini

Najwa Shihab bertanya pada kursi kosong yang seharusnya ditempati Menkes Terawan Agus Putranto

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Relawan Jokowi Bersatu (RJB) Silvia Devi Soembarto mengklarifikasi nasib laporannya terhadap presenter kondang, Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10) kemarin.

Menurutnya, pelaporan itu menyangkut siaran TV dan pejabat pemerintah. Dia mengaku diarahkan ke Sub-Dikrektorat Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Kemudian di Cyber Polda kami diskusi beberapa hal degan petugas yang kemudian disepakati kami diminta untuk mendatangi Dewan Pers,” ungkap Silvia dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Rabu (7/10).

Silvia mengaku Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah Lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPer)dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga, kata dia dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.

“Hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru kami merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP. Saat ini Tim RJB sedang merumuskan surat resmi untuk Dewan Pers sesuai permintaan dan akan kami kirimkan segera mungkin,” pungkas Silvia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan belum menerima laporan Ketua Relawan Jokowi Bersatu yang melaporkan presenter kondang, Najwa Shihab.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tersebut dilaporkan usai melakukan wawancara monolog “kursi kosong” dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...