Yakin MK Akan Batalkan UU Omnibus Law, Fahri Hamzah: Langgar Konstitusi dan Abaikan HAM

Ilustrasi Omnibus Law Cipta Kerja (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID — Pengesahan UU Omnibus law dinilai melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ‘Penjaga Konstitusi’ akan membatalkan seluruh isi dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10).

“Omnibus Law itu secara otomatis melanggar konstitusi, karena prinsipnya dalam negara demokrasi, hal itu jelas merampas hak undang-undang, itu enggak boleh. Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perppu dan diuji di DPR,” kata Fahri kepada wartawan, Rabu (7/10).

Menurut fahri, UU Cipta Kerja ini bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen. Melainkan undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang. Selain melangggar konstitusi, UU Cipta Kerja ini juga merampas hak publik dan rakyat, sehingga jelas-jelas melanggar HAM.

“Ini bukan open policy, tapi legal policy. UU ini (UU Cipta Kerja, red) dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,” tegasnnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini pun mengungkapkan, dirinya tidak habis pikir dengan bisikan para penasihat hukum dan tata negara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena lebih mendorong pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU ketimbang mengajukan Perppu atau melakukan sinkronisasi aturan teknis.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...