Demo Tolak UU Cipta Kerja di Mana-mana, Muhammadiyah Minta Jokowi Buka Mata

Polisi bubarkan kerumunan massa yang berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. (Wisnu Adhi/Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk membuka mata terkait banyaknya aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat. Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

“Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan,” kata Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Kamis (8/10).

Mu’ti juga menegaskan, Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan atau tindakan represif untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. “Jangan sampai ada tindak kekerasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengaku, hingga kini pihaknya masih mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Tidak menutup kemungkinan, Muhammadiyah akan mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja.

“Judicial Review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang ada di Jakarta melakukan aksi di depan Istana Negara pada Kamis (8/10), sebagai bentuk protes akibat UU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan. Aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai kampus.

Demo digelar di Istana Negara karena para peserta aksi akan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu, Red) guna menganulir UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10).

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...