FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Warga Karunrung, Kecamatan Rappocini menyesalkan beberapa arah kebijakan Pemkot Makassar yang dinilai tidak berpihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.
Yakni penghapusan sejumlah program, termasuk call center 112, insentif penasehat wali kota, kader posyandu, dan lain sebagainya, yang kini tak lagi aktif selama bukan Danny di Pemerintah Kota
"Kenapa penasehat walikota dikorbankan, kenapa insentif kader posyandu dihilangkan. Harusnya dana tersebut tetap ada dan berjalan, jangan dihapus," sesal warga Karunrung, Syahrir, saat menggelar silaturahmi dengan calon Wali Kota nomor urut 1, Danny Pomanto, Kamis (8/10/2020).
Dia menegaskan, ukuran sebuah kota maju bukan pada fisik semata seperti mendirikan bangunan pencakar langit, membangun menara.
Namun sebuah kota dikatakan maju manakala masyarakatnya merasakan manfaat dari pendapatan negara.
Menurur Syahrir, tak ada artinya pendapatan meningkat kalau muaranya bukan untuk masyarakat.
Daripada uang jadi objek korupsi, lebih baik dibelanjakan untuk pembangunan dan memberi insentif penasehat walikota dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelayanan dikembalikan.
Senada, Syamsuddin, mengemukakan, sejumlah akumulasi kemunduran itulah membuat masyarakat menunggu Danny kembali menukani Makassar.
"Hanya ADAMA yang realistis dengan bukti nyata. memberantas budaya korupsi dan mendorong pelayanan yang pro rakyat. Kami kukuh pada satu tujuan, insya allah nomor 1 menang," ujarnya.
