FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kendati pandemi Covid 19, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Makassar (KPPN) Makassar II terus upayakan layanan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara maksimal.
Kepala KPPN Makassar II, Adi Setiawan, menjelaskan, layanan pencairan dana dan pertanggungjawaban APBN sangat penting sebagai implementasi kebijakan pencegahan Covid dan terlebih lagi dalam implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pihaknya, kata dia, sampai dengan Triwulan III tahun 2020 mengelola pagu sebesar 7,8 Triliun yang terdiri dari Belanja Pegawai (31,1%), Belanja Barang (27,8%), Belanja Modal (5,2%), Belanja Bantuan Sosial (0,6%) dan Belanja Transfer (35,3%).
Dia merinci, sampai akhir September 2020 realisasi anggaran yang dikelola KPPN Makassar II mencapai 72.29% dari total pagu atau sebesar 5,66 Triliun.
"Nilai realisasi terbesar berasal dari Belanja Transfer yang mencapai sebesar 2,41 Triliun. Hal ini, sejalan dengan tugas penyaluran Dana BOS Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh KPPN Makassar II sejak tahun 2020 dengan pagu mencapai 1,95 Triliun,"bebernya.
“Realisasi Dana Bos Provinsi Sulawesi Selatan saat ini telah mencapai 1,65 T atau sebesar 84,57%”, imbuhnya. Sedangkan persentase realisasi terbesar dicapai dari jenis Bantuan Belanja Sosial yang sampai dengan Triwulan III 2020 telah mencapai 91,31% dari total pagu Belanja Bantuan Sosial, atau sebesar Rp. 39.754.867.000 ,"rincinya.
Dalam kaitannya dengan implementasi Program PEN, saat ini realisasi penyaluran Dana Desa yang dikelola KPPN Makassar II telah mencapai 211,6 Milyar atau 91,75 % dari total pagu Dana Desa. Terkait dengan pagu Dana Alokasi Khusus yang disalurkan KPPN Makassar II sampai dengan akhir September 2020 mencapai 96,17% dari total pagu DAK Fisik atau sebesar 96,17%.
Kinerja layanan KPPN Makassar II yang salah satunya ditunjukkan melalui penyaluran alokasi APBN ini, menunjukkan komitmen segenap pihak untuk mewujudkan fungsi APBN khususnya sebagai instrument kebijakan dalam pencegahan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Dalam konteks kinerja layanan sebagaimana ditunjukkan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) target realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 60%.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi segenap pihak, mitra satuan kerja, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atas capaian kinerja layanan ini. Khususnya dalam beradaptasi dengan kebijakan dan penyesuaian pola layanan pelaksanaan APBN melalui KPPN Makassar II di masa darurat pandemi”, tambah Adi.
Sejak Maret 2020, serangkaian upaya telah dilakukan oleh KPPN Makassar II untuk menyediakan layanan yang responsif, aman, transaparan dan akuntabel serta memenuhi ketentuan protokol pencegahan Covid-19. Diantaranya adalah dengan memaksimalkan penyediaan secara daring, baik melalui program aplikasi yang dikelola secara terpusat maupun inisiatif inovasi yang dibangun dan dikembangkan oleh KPPN Makassar II.
“Penyesuaian dan penggunaan mekanisme layanan secara daring, memerlukan semangat kerja sama yang baik dengan tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transaparasni dan non diskiriminatif. Ini dimungkinkan dengan adanya komitmen dan kesadaran yang sama dalam menghadapi situasi pandemi dari segenap mitra kerja KPPN Makassar II selaku pemangku kepentingan” paparnya.
Adi berharap sinergi segenap mitra kerja yang ditunjukkan dengan capaian kinerja layanan sampai dengan Triwulan III tahun 2020 dapat terus ditingkatkan dan semakin kondusif, khususnya untuk pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2020. (*)
