Komunikasi ke Publik Tidak Merata, Pengesahan UU Ciptaker Dinilai Cederai Citra DPR RI

Demo Omnibus Law di depan kantor gubernur.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat kebijakan publik, Firdaus Muhammad, menyebut pengesahan UU omnibus law yang mendapat kritikan pedas dari masyarakat umum, jelas mencederai citra DPR.

Lantaran, komunikasi yang dibangun antar DPR dan masyarakat terkesan tertutup. Bahkan pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi, dinilai DPR tak memiliki rasa empati kepada masyarakat.

“Pemerintah tidak memberikan pemahaman terkait substansi UU itu yang ditandai dengan maraknya penolakan di Indonesia. Minimnya pemahaman dan kekhawatiran yang tinggi juga membuat letupan terjadi di mana-mana,” kata Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin itu, Kamis (8/10/2020).

Harusnya, kata dia, ada titik temu antara DPR dan warga dalam menyamakan persepsi. Mengingat apa yang dipikirkan DPR belum tentu dapat diterima masyarakat.

Di tengah pandemi, lanjut Firdaus, kebijakan DPR yang dikeluarkan sudah menjadi keputusan bersama, sehingga bukan lagi saatnya berbicara soal fraksi apa yang yang atau kalah melainkan kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan.

“Jangan jadikan buruh sebagai tumbal yang justru semakin terancam. Sama halnya seperti pandemi, sebagian mereka di PHK dan pasca pandemi pun buruh akan semakin terancam karena adanya UU ini,” bebernya.

Senada dengan Firdaus, Pengamat kebijakan publik, Adnan Nasution juga mengatakan hal yang sama.

Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan DPR yang notabene DPR adalah wakil atau pelayan rakyat, jelas memiliki fungsi sebagai penyambung lidah masyarakat.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...