Motif di Balik UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Sangat Mungkin MK Membatalkan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Foto: dokumentasi pribadi for jpnn.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10), berpotensi dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK, menurut Fahri Hamzah, berpeluang membatalkan UU Cipta Kerja bila ada yang melakukan judicial review (JR).

“Sangat mungkin MK membatalkan keseluruhannya,” kata Fahri dalam keterangannya, Rabu (7/10) malam.

Bukan tanpa alasan Fahri berpendapat demikian. Sebab, jauh hari sebelumnya ia pernah menyampaikan sebuah analisis terkait munculnya wacana Omnibus Law UU Ciptaker ini, saat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disahkan pada Januari 2020.

Wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia ini mengatakan basis analisisnya kala itu dengan membaca motif dan filosofi di balik UU, setelah melihat akumulasi lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang bermazhab pembangunan ekonomi.

“Mazhab inilah yang ditayangkan dalam satu perundang-undangan,” jelas Fahri.

Ia menjelaskan, sebetulnya ada dua mazhab ekonomi yang berkembang. Yakni mazhab ekonomi Eropa yang memakai demokrasi.

Kemudian, mazhab ekonomi Tiongkok yang cenderung memakai penyederhanaan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan investasi dan ekonomi.

Nah, Fahri Hamzah melihat bahwa konversi sistemik dalam Omnibus Law UU Ciptaker itu sangat mungkin menciptakan masalah-masalah terkait konstitusional.

Menurutnya, tidak bisa 79 UU disederhanakan dalam satu UU. Sebab, ujar dia, Indonesia tidak saja memiliki 79 UU. Melainkan memiliki ratusan dan bahkan ribuan UU yang harus dirujuk.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...