Motif di Balik UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Sangat Mungkin MK Membatalkan

Kamis, 8 Oktober 2020 11:22

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Foto: dokumentasi pribadi for jpnn.com

Kemudian, mazhab ekonomi Tiongkok yang cenderung memakai penyederhanaan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan investasi dan ekonomi.

Nah, Fahri Hamzah melihat bahwa konversi sistemik dalam Omnibus Law UU Ciptaker itu sangat mungkin menciptakan masalah-masalah terkait konstitusional.

Menurutnya, tidak bisa 79 UU disederhanakan dalam satu UU. Sebab, ujar dia, Indonesia tidak saja memiliki 79 UU. Melainkan memiliki ratusan dan bahkan ribuan UU yang harus dirujuk.

Termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah, menteri, pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. “Ini akan sangat complicated kalau kita mengubahnya di atas itu,” tegasnya.

Menurut Fahri, kala itu ia mempertanyakan kenapa perubahan tidak dilakukan pada tataran peraturan yang lebih teknis yang tidak memerlukan keterlibatan dewan karena lebih rumit.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan aturan di tingkat peraturan pemerintah alias PP, karena UU Cipta Kerja ini juga nanti harus dibuatkan peraturan-peraturan di bawahnya.

Seperti peraturan pemerintah, disusul peraturan presiden, atau keputusan presiden dan peraturan-peraturan di bawahnya lagi. “Jadi, sekali lagi, ini (omnibus law) pekerjaan yang rumit, yang kemungkinan mendatangkan banyak masalah,” ungkap politikus dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Bagikan berita ini:
8
5
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar