Soroti Samsat, KPK: Penduduk Belum Sepenuhnya Puas

KPK

FAJAR.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Kunjungan ini dilakukan untuk mendorong perbaikan layanan publik.

“KPK menggandeng Pemda DKI Jakarta untuk bersinergi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk penataan pengelolaan tiap mata pajak,” ujar Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda.

Linda mengatakan, KPK meyakini penataan layanan publik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kenaikan potensi penerimaan keuangan daerah. Terkait layanan di Samsat Jakarta Utara dan Pusat, ada beberapa hal yang disorot KPK.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi seperti antrean panjang, tata kelola dokumen, dan sistem teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman.

Berdasarkan hasil telaah Lembaga Survei Populi Center pada 2019, menurutnya, secara umum penduduk DKI Jakarta belum sepenuhnya puas terhadap layanan publik di wilayahnya. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda DKI Jakarta masih relatif rendah, yakni 47,8 persen.

“Oleh karenanya, perbaikan layanan publik perlu menjadi bagian dari fokus kerja Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat yang datang ke Kantor Samsat untuk membayar pajak seharusnya dilayani dengan baik. Ini konsen KPK untuk membenahi layanan publik,” kata Linda.

Menanggapi KPK, Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari, mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Namun, kata dia, pihaknya akan mendorong perbaikan dengan mengupayakan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang muncul.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...