Titi Purwaningsih: Pusing Saya dengan Aturan Pemerintah Ini

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih -- jpnn

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyerahan SK PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan penetapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) kerja yang kemungkinan besar tidak berbarengan, membuat Titi Purwaningsih pusing.

Diketahui, 51.293 honorer K2 yang telah lulus seleksi PPPK Februari 2019, saat ini tinggal menunggu NIP dan SK PPPK. Sebagai ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) dan juga lulusan PPPK 2019, Titi jadi tempat anggotanya bertanya.

Tidak hanya bertanya, banyak di antaranya yang mengeluhkan masih panjangnya proses untuk mendapatkan SK PPPK.

“Pusing saya dengan aturan pemerintah ini. Saya juga bingung menjelaskan ke teman-teman seperti apa,” ujarTiti kepada JPNN.com, Kamis (8/10).

Harusnya kata Titi, pemerintah membeberkan mekanisme yang jelas tentang PPPK ini.

Bukan malah menutupi informasi dan membuat honorer K2 mencari informasi sendiri.

“Saya saja harus intens berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarnegara untuk menanyakan proses penetapan SK serta TMT-nya. Untungnya BKD-nya baik dan responsif,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, beberapa hari ini BKD yang melakukan rekrutmen PPPK tahap I melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Dari informasi tersebut memang ada informasi tidak mengenakkan karena penyerahan SK tidak serentak. Titi mendapat kabar, untuk Kabupaten Garut penyerahan SK NIP dijadwalkan Maret 2021.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...