Aneh!!! Saat Ketok Palu, Naskah UU Cipta Kerja Ternyata Tidak Ada

Jumat, 9 Oktober 2020 16:55

Suasana sidang paripurna DPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). (Dery Ridwansa...

Fajar tidak mempermasalahkan kalaupun gugatan yang masuk membeludak. Sejauh ini, MK sudah berpengalaman menangani gugatan yang membanjir. ’’Kalau misalnya pemohon banyak, strateginya bisa dengan menggabungkan persidangan,’’ imbuhnya.

Terkait dengan skeptisisme masyarakat terhadap MK, pria asal Jogja itu mengaku tidak mempersoalkan. Dia memastikan, hakim MK akan netral dan melihat persoalan omnibus law secara konstitusional.

“Kejernihan berpikir MK tak akan terkurangi dengan peristiwa apa pun, apalagi menyangkut kebenaran dan keadilan berdasar UUD,” tuturnya.

Bahkan, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk memantau langsung penanganan perkara. Persidangan MK dilakukan secara terbuka sehingga bisa memastikan perkara berjalan sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinggung soal permintaan dukungan Presiden Jokowi saat menghadiri laporan tahunan MK, Fajar mengatakan bahwa itu di luar kuasa MK. Yang pasti, MK tidak pernah menyatakan pendapat mendukung atau tidak pernyataan presiden.

“Sebagai pernyataan politik, ya itu tak bisa dihindarkan. Tapi, semua tahu lah, MK tak terlibat dalam dukung-mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki,’’ ungkapnya. (JPC)

Komentar