Aturan 30% Kawasan Hutan di UU Cipta Kerja Hilang, Greenpeace Indonesia: Mau Dijadikan Mebel Semuakah Pak Jokowi?

Ilustrasi kawasan hutan (Dok. Greenpeace)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia ikut menyoroti hadirnya Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan DPR RI.

Salah satu bagian yang dikritisi adalah aturan pengelolaan kawasan hutan yang ada di pasal 18 UU Cipta Kerja. Dimana kewajiban untuk mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutan dalam UU Kehutanan dicoret di UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, termasuk pada wilayah yang terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur dengan PP”

Padahal aturan perlindungan kawasan hutan tersebut sudah ada sejak Presiden BJ Habibie melalui maklumat 30 persen kawasan hutan yang tercantum dalam Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Melalui akun twitternya, Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) pun memberikan sindiran keras ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kewajiban luasan kawasan hutan 30% hilang dalam UU Omnibus Law Cilaka. Seperti apa masa depan hutan Indonesia nanti? Mau dijadikan mebel dan kebun sawit semuakah Pak @jokowi?” tulis Greeb peace Indonesia, Jumat (9/10/2020).

Tak hanya ke Presiden Jokowi, sindiran juga dialamatkan ke anggota DPR RI yang membahas dan menetapkan UU Cipta Kerja itu.

“Intip kajian @ICEL_indo lagi. Angka 30% kawasan hutan yg dilindunginya beneran diilangin ini? Mohon maaf Bapak/Ibu dewan napasnya gapake oksigen?” punskasnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...