Buruh Ancam Mogok Kerja, Kepala Disnaker: Itu Melanggar Aturan


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus dilakukan. Bahkan, aksi mogok kerja digaungkan oleh para buruh dan pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan menilai, bahwa ancaman buruh untuk mogok kerja tidak dibenarkan dan melanggar aturan. Sehingga pihaknya akan melakukan tindakan tegas bagi siapa saja yang berani mogok kerja.

“Kami dari Disnaker tidak anjurkan (mogok kerja), dan kami lakukan tindak tegas pada pekerja atau buruh. Itu melanggar aturan,” ungkap Irwan saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

Tak hanya itu, lanjut Irwan, perusahaan juga akan memberikan sanksi bagi para pekerja atau buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Dikarenakan merugikan perusahaan.

“Jadi saya sampaikan bagi buruh atau pekerja yang melakukan mogok kerja terkait Omnibus Law maka dia akan kena sanksi pada perusahaannya, sanksi dari perusahaannya kalau dia mogok kerja,” tambahnya.

Kata Irwan, sanksi menanti bagi pekerja yang nekat mogok kerja. Mulai dari sanksi teguran hingga Putih Hubungan Kerja (PHK) bisa saja diberikan dari perusahaan.

“Sanksi dari perusahaan seperti teguran, bahkan bisa PHK,” tegas Irwan yang juga menjabat Plt Kadis Pendidikan ini.

“Karena kita tidak anjurkan untuk mogok kerja ini bukan mayday, kalau mayday libur,” tutupnya. (ikbal/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...