Klaster Pendidikan Tetap Masuk UU Cipta Kerja, DPD: Kita Seperti Tertipu DPR dan Pemerintah

Anggota Komite III DPD RI Jihan Nurlela

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komite III DPD RI Jihan Nurlela mengaku kecewa kepada DPR dan Pemerintah lantaran tetap memasukkan klaster pendidikan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Panja RUU Cipta Kerja dan Pemerintah bahwa klaster pendidikan dicabut dari RUU kontoversial itu.

Demikian disampaikan Senator asal Bandar Lampung itu kepada PojokSatu.id dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

“Tanggal 24 September ada kesepakatan Panja cipta Kerja dan Pemerintah bahwa klaster pendidikan dicabut dari RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

Namun kenyataannya, lanjut Jihan, setelah disahkan, klaster pendidikan tetap ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kita seperti tertipu. Ternyata klaster tersebut tetap ada setelah disahkan,” ungkapnya.

Menurut Jihan, adanya klaster pendidikan dalam UU tersebut dinilai berbahaya karena bisa menjadikan komersialsiasi pendidikan lebih dalam.

“Ini berbahaya, walaupun secara normatif pasal tersebut seperti memberikan pilihan peluang sektor pendidikan dapat diperoleh melalui izin berusaha,” jelasnya.

Hal ini juga, sambungnya, seperti menempatkan pendidikan jadi lahan bisnis baru atau komersialisasi pendidikan yang dampaknya bisa saja pendidikan di sekolah menjadi lebih mahal.

“Jelas dalam Pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian Pasal 65 menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha,” tuturnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...