Miliki Daftar Tunggu Terlama di Indonesia, Wamenag Minta Jemaah Dilayanani Secara Profesional

Jumat, 9 Oktober 2020 20:37
Miliki Daftar Tunggu Terlama di Indonesia, Wamenag Minta Jemaah Dilayanani Secara Profesional

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Tak dapat dipungkiri, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah jemaah haji terbesar dengan waiting list atau daftar tunggu terlama di Indonesia.

Bagaimana tidak, tercatat di Kabupaten Bantaeng memiliki masa tunggu hingga 43 tahun, disusul di berbagai kabupaten kota di Sulsel yang rata-rata masa tunggunya mencapai 30 tahun.

Olehnya, Wakil Menteri Agama RI, Zainud Tauhid Sa’adi mengatakan seluruh stakeholder berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan bimbingan jemaah haji secara professional dan berkesinambungan.

Selain itu, guna mewujudkan layanan, pembinaan dan perlindungan jemaah umrah dan haji khusus, Zainud meminta agar segenap Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji khusus agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh bentuk layanan dan pembinaan, baik kepada Jemaah Haji dan Jemaah Umrah, diharapkan berorientasi kepada terwujudnya tatanan kehidupan umat beragama yang damai, rukun, moderat dan rahmatan lil alamin,” ucapnya, saat ditemui di Novotel Hotel, Jumat (9/10/2020).

Kendati terwujudnya tatanan kehidupan sesuai yang diharapkan, ia mengaku tidak dapat terselenggaranya tanpa adanya sinergitas dan kolaborasi yang dibangun antar program dan lintas sektoral.

“Alhamdulillah kehidupan umat beragama di Indonesia saat ini, terus mengalami tren yang positif, baik kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan hingga penyelenggaraan haji dan umrah,” bebernya.

Lebih jauh, Zainud menuturkan peningkatkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat dibutuhkan dalam meminimalisir paham-paham radikal.

Mengingat saat ini era digitalisasi berkembang cukup pesat, beriringan dengan era demokratisasi dan kebebasan berpendapat serta berpandangan di kalangan umat beragama.

Seperti munculnya aliran dan paham-paham yang mampu membenturkan umat antar beragama.

“Penting juga untuk membangun kemitraan dan networking, meningkatkan kualitas sosialisasi dan edukasi, serta meningkatkan manajemen dan tata kelola secara internal, baik sebagai pejabat struktural maupun fungsional, baik yang berada di madrasah maupun pondok pesantren, baik yang berada di lembaga formal maupun nonformal,” tandasnya. (Anti/fajar)

Bagikan berita ini:
9
4
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar