Pengangguran Jadi Alasan Utama Lahirnya UU Cipta Kerja, Jokowi: Ini akan Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya

Jumat, 9 Oktober 2020 22:09

Presiden Joko Widodo

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Presiden Joko Widodo menegaskan pengesahan UU Omnibus Law yang disahkan pada 5 Oktober lalu oleh DPR RI dinilai tepat, lantaran dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

Ia menyebut, kebijakan UU Cilaka mampu menopang ekonomi masyarakat dan memberi lapangan kerja yang luas bagi para penduduk usia muda serta masyarakat yang masih menganggur.

Jokowi mengatakan setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau tenaga muda yang masuk ke pasar kerja.

“Apalagi di tengah pandemi terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta yang terdampak imbas pandemi Covid-19,” ucapnya pada konferensi pers secara virtual, Jumat (9/10/2020).

“Dan 87 persen masyarakat Indonesia memiliki pendidikan di bawah SMA, sedangkan 39 persen di antaranya berpendidikan Sekolah Dasar (SD),” sambungnya kemudian.

Olehnya, pengadaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya sangat dibutuhkan, guna membantu mereka yang belum mendapat pekerjaan, sehingga angka pengangguran di Indonesia juga dapat berkurang.

Selain itu, UU cipta kerja juga memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru,

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel,” ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu, pembentukan Perseoran Terbatas (PT) dan Koperasi juga akan dipermudah. Untuk pembentukan PT, kata dia, tidak ada lagi pembatasan moda minimum.

Sementara pembentukan koperasi juga dapat didirikan hanya dengan 9 orang. “Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air,” bebernya.

Kendati begitu, tak dapat dipungkiri gerakan penolakan UU cipta kerja masih meradang di sejumlah daerah termasuk di Kota Makassar.

Penolakan itu dilakukan guna meminta pemerintah mencabut UU Cilaka tersebut. Hanya saja, dalam konferensi persnya, Jokowi dengan tegas mengatakan jika masih ada yang merasa tidak puas dengan Kebijakan tersebut dapat mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,” tutupnya. (Anti/fajar)

Bagikan berita ini:
7
3
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar