FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang akan menindak tegas pelaku dan aktor intelektual demo anarkis yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Fahri menyebut UU Ciptaker lahir dengan proses aspirasi yang minim, sehingga menimbulkan kemarahan di kalangan buruh dan mahasiswa.
“Pagi pak @mohmahfudmd yth, amarah itu tidak rasional tapi sebab lahirnya amarah sangat rasional. Memang pemerintah harus tegas tapi yang lebih penting adalah introspeksi. #UUCiptaker ini lahir dengan proses aspirasi yang minim. Pemerintah dan DPR abai dialektika,” kata Fahri melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu mengatakan, ada baiknya presiden, kabinet dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara.
“Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; #RUUHIP dan #RUUOmnibusLaw,” imbuhnya.
“Kita pernah ber-sama2 di DPR pak @mohmahfudmd pasti bapak tau maksud saya. Sistem perwakilan kita yang dikendalikan oleh partai politik itu tidak sehat. Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan. Dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat. Inilah akar kebuntuan,” kata Fahri.
Menurut Fahri, dalam kasus RUU kontroversial, semua parpol di DPR baik yang bersorak sorai karena berhasil keluar sebagai pemenang di ujung adalah sama-sama tidak aspiratif.
“Sistem perwakilan kita membuat seluruh wakil rakyat seketika menjadi petugas parpol setelah mereka dilantik. Rakyat tertinggal,” cetusnya.
