Seribuan Orang Ditangkap, LBH: Jika Tidak Prosedur, Bisa Dikategorikan Penculikan

Salah satu Pengunjuk rasa diamankan aparat saat bentrokan yang terjadi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. (Dery Ridwansaha/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengaku kesulitan untuk membantu pengadvokasian massa pengunjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (7/10). Arif mengaku belum mendapatkan info secara pasti total yang ditangkap dan hilang akibat demonstrasi tersebut.

“Kita masih kesulitan akses korban penangkapan, polisi menutup akses informasi dan bantuan hukum untuk tim advokasi yang ke Polres maupun Polda,” kata Arif kepada JawaPos.com, Jumat (9/10).

Arif meminta, Polri untuk menginformasikan secara terbuka ke publik terkait massa aksi yang diamankan dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law. Hal ini dilakukan supaya tidak ada keluarga atau kampus yang kebingungan karena anggota mereka hilang.

“Jika memang ada penangkapan atau penahanan massa aksi oleh kepolisian. Polisi harus laksanakan prosedur penangkapan penahanan sesuai UU No.8/1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, jika tidak prosedur tersebut tidak dilakukan bisa dikategorikan sebagai penculikan,” ujar Arif.

Jika tidak ada alasan kuat untuk menangkap atau melakukan penahanan, polisi harus segera melepaskan orang-orang yang diamankan. Terlebih langkah penangkapan terhadap massa aksi ini terus dilakukan oleh kepolisian, hal ini juga sebelumnya terjadi pada saat demonstrasi reformasi dikorupsi pada 2019 lalu.

“Kepolisian tidak belajar dari penanganan kasus aksi reformasi dikorupsi sebelumnya yang sampai hari ini juga belum tuntas pengusutannya, dimana dalam penyelidikan Komnas HAM ditemukan berbagai pelanggar ham termasuk kemerdekaan pers,” cetus Arif.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...