Pernyataan Jokowi Soal Pendidikan di UU Cipta Kerja Dibantah Perhimpunan Guru

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada niatan pendidikan dikomersialisasikan.

Sebab, yang terkandung dalam pasal 65 itu adalah perizinan berusaha di kawasan ekonomi kreatif (KEK).

Atas pernyataan tersebut, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mendorong agar pasal tersebut dicabut dari UU Cipta Kerja. Sebab, tidak ada pengaturan spesifik perizinan usaha di kawasan apa dalam UU tersebut.

“Apa salahnya itu dicabut, dalam UU bahwa pendidikan masuk dalam perizinan perusahaan, itu kan bisa diterjemahkan sangat umum, bisa jadi pendidikan di luar KEK juga bisa, itu yang kami khawatirkan (pendidikan jadi alat dagang),” ungkap Satriwan kepada JawaPos.com, Sabtu (10/10).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bertolak belakang dengan fakta yang ada. Dalam paragraf 12 pasal 65 dijelaskan bahwa perizinan berusaha satuan pendidikan akan diatur dalam UU Ciptaker, yang berarti izin usaha sekolah bisa di semua wilayah, karena harus mengikuti peraturan tersebut.

“Jadi pernyataan Pak Presiden terkait dengan komersialisasi pendidikan itu tidak ada, itu bertolak belakang dengan yang kami pahami di pasal 65 itu,” terangnya.

Satriwan juga memberikan usulan terkait permasalahan ini jika ingin mengatur perizinan usaha sektor pendidikan di KEK. Alangkah baiknya dipisah dari UU, seperti menciptakan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...