Sebelum Demo Tolak UU Cipta Kerja, ICW Sebut Polri Belanjakan Anggaran Rp408 Miliar

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi tersebut berakhir ricuh. Foto: Antara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan data belanja paket pengadaan yang dilakukan Polri sepanjang September 2020. Lima paket pengadaan senilai total Rp408,8 miliar itu diduga ICW berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Peneliti ICW Wana Alamasyah mengatakan, pihaknya memperoleh data tersebut dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri. Pengadaan kelima barang itu, kata Wana, diberikan keterangan “tambahan”, “anggaran mendesak”, hingga “kebutuhan mendesak”.

“Total pengadaan kelima paket tersebut adalah Rp408,8 miliar dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu sekitar satu bulan lamanya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik,” ujar Wana dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Adapun lima paket pengadaan itu antara lain pertama, sentralized command control system for intelligence target surveillance Baintelkam Polri tahun anggaran 2020 dengan keterangan tambahan senilai Rp179,4 miliar, diperuntukkan kepada Korbrimob Polri tertanggal 16 September 2020.

Kedua, helm dan rompi anti peluru Brimob. Pengadaan tersebut diberi keterangan anggaran mendesak-APBNP senilai Rp90,1 miliar diperuntukkan kepada Baintelkam Polri tertanggal 21 September 2020.

“Ketiga, tactical mass control device dengan keterangan kebutuhan mendesak-APBNP senilai Rp66,5 miliar. Ini diperuntukkan kepada SLOG Polri tertanggal 28 September 2020,” ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...