Sudah Disahkan Masih Didemo, PKS: Pemerintah Harus Bertanggungjawab sebagai Pengusul

Anggota DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bersama Presiden Jokowi. Foto: dok pribadi for JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Negara harus menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum karena dijamin dalam konstitusi pasal 28 UUD 1945.

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy menyampaikan, aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi seperti yang dinyatakan dalam Surat Telegram Rahasia yang terbit pada 2 Oktober 2020 lalu.

Sekjen PKS terpilih ini mengatakan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas disahkannya UU Cipta Kerja ini. “Di sini pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak pengusul,” ucap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Habib Aboe juga menegaskan bahwa PKS berada bersama masyarakat sipil, baik buruh, mahasiswa dan elemen lainnya serta konsisten menolak UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan menyengsarakan rakyat.

“PKS telah mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judical review UU Cipta Kerja ke MK,” ujar dia.

Habib Aboe mengingatkan agar aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 untuk keselamatan bersama.

“Untuk massa aksi diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19, serta tetap solid. Jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan aksi,” ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...