Suruh Publik Uji Materi ke MK, Pengamat: Jokowi Lempar Batu Sembunyi Tangan

Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Istana Bogor, 9 Oktober 2020

FAJAR.CO.ID — Imbauan Presiden Joko Widodo yang menyuruh publik untuk judicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ketidak setujuan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja kembali jadi sorotan.

Kali ini, Pakar Hukum Tata Negara Said Salahuddin, mengkritik pernyataan tersebut. Dia menilai bahwa imbauan orang nomor satu di Indonesia itu kurang bijak.

“Seruan Presiden Joko Widodo agar pihak yang tidak puas terhadap UU Ciptaker mengajukan judicial review ke Mahkamah MK bak lempar batu, sembunyi tangan,” ungkap Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) itu, Sabtu (10/10/2020).

Menurutnya, tuntutan para buruh, pelajar dan mahasiswa jelas meminta Pemerintah dan DPR membatalkan UU kontoversial tersebut, bukan judicial riview ke MK.

“Yang dituntut buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain itu ‘legislative review’ atau ‘executive review’, bukan ‘judicial review,” jelasnya Said.

Jadi, lanjutnya, tidak sepantasnya pemerintah lempar tangan soal omnibus law ini kepada lembaga negara yang lain.

“Dengan cara seperti itu pemerintah seolah menjadikan MK sebagai keranjang sampah,” ucapnya. (PojokSatu)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...