Pj Wali Kota Sebut Demo Tolak Omnibus Law Berpotensi Jadi Kluster Baru

Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan turun ke jalan melakukan demontrasi dampak disahkannnya Omnibus Law yang dinilai merugikan.

Meski pandemi Covid-19 di Makassar masih mewabah, protokol kesehatan jaga jarak pun tak dipenuhi oleh para demonstran.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menilai, aksi yang berlangsung beberapa hari tersebut berpotensi melahirkan kluster. Sebab protokol kesehatan yang dianjurkan untuk tetap menjaga jarak minimal satu meter tak dipenuhi.

“Demonstrasi harus juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yang tentu penyampaian aspirasi tidak bisa dilakukan dengan metode normal karena itu memungkinkan menimbulkan kluster baru di mana mengancam kita sendiri termasuk pendemo,” ungkapnya, Selasa (13/10/2020).

Di tengah pandemi Covid 19, Rudy menyarankan agar masyarakat tak melakukan demontrasi seperti hari normal. Bagaimana agar tetap menyuarakan pendapat bisa menyesuaikan kondisi pandemi.

“Itu di satu sisi kita sayangkan yah harusnya dia gunakan cara baru di dalam menyampaikan aspirasi,” jelas Rudy.

Kendati demikian, Menurut Rudy, pihaknya juga tidak punya wewenang dan melarang aksi demontran. Sebab, menyampaikan aspirasi sudah diatur dalam Undang-undang. Mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Kami cukup menyayangkan (tak jaga jarak) yah bahwa di satu sisi aspirasi masyarakat kita di dalam merespon suatu kebijakan kebijakan pemerintah memang juga dilindungi oleh uu untuk melakukan demonstrasi,” pungkasnya. (ikbal/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...