Titi Purwaningsih: Berbagai Alasan Pemerintah Ini hanya Buat Sakit Hati

  • Bagikan

"Saya lebih percaya BKD bahwa semua tergantung pusat. Alasannya lebih logis karena bagaimana daerah bergerak kalau aturannya saja tidak ada. Yang buat aturan itu kan pusat," sergahnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk tidak terus memberikan PHP kepada PPPK. Bagaimanapun NIP dan SK merupakan hak mereka. Apalagi sejak 51.293 honorer K2 dinyatakan lulus PPPK, mereka tetap bekerja. (jpnn/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan