Buruh Merasa Dikhianati, KSPI Siapkan Aksi Lanjutan

Seorang buruh membawa poster penolakan terhadap Omnibus law cipta kerja. Foto : Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah terkait dengan 80 persen usulan buruh diterima DPR dan Pemerintah dalam UU Cipta Kerja.

“Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja,” kata Said saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Ia menyebutkan buruh tidak akan terlibat lagi dalam pembahasan aturan turunan UU kontoversial tersebut.

Karenanya, lanjut Iqbal kaum buruh merasa dikihanati oleh pemerintah dan DPR lantaran semua usulan buruh terkait dengan UU Ciptaker tidak di akamodir oleh pemerintah.

“Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir kami merasa dikihanati” ujarnya.

Ia mengatakan, kaum buruh dengan tegad tetap menolak UU Ciptaker.

Oleh karena itu, tambah Iqbal, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.

Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.

Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.

Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh. (pojoksatu/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...