Di Balik Pengesahan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Ada yang Pesta Pora

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru. (Dok.JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gelombang penolakan rakyat terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah.

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

“Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memobilisasi dana, tanpa dikenai peradilan. Ini anomali yang berbahaya sekali,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (15/10).

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengaku, sejak awal sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal.

Hal itu menurut Farhri akan memicu gelombang demontrasi rakyat besar-besaran. Sehingga ia menduga UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dari awal saya sarankan ke Presiden, ngapain bapak membuat UU baru. Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha dan akuisisi lahan, pakai saja UU yang ada. Di sinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemerintahannya, PP-nya,” ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...