Kritikannya Berujung Aduan, Erwin Aksa: Danny Sebaiknya Gunakan Hak Jawab

Erwin Aksa

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Laporan dugaan kampanye hitam terhadap bos Bosowa, Erwin Aksa yang dilayangkan kuasa hukum pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi (ADAMA) ke Bawaslu Sulsel, pada Rabu (14/10/2020) dianggap tidak tepat.

Menurut Erwin, Danny sebaiknya gunakan hak jawab guna menangkis atau membuktikan pemberitaan yang disebutnya merusak citra baiknya.

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Peraturan tentang hak jawab ini dimuat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.

“Danny sebaiknya gunanakan hak jawab,” tegas Erwin, (15/10/2020).

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPC PPP Makassar, Raihan Husain. Ia mengatakan, apa yang disampikan Erwin Aksa soal kepemimpinan Danny Pomanto saat menjabat walikota Makassar murni kritikan sebagai seorang warga.

Sehingga dengan adanya aduan tersebut, kuasa hukum ADAMA dianggap tidak tidak cermat dalam mengklasifikasi antara kampanye hitam dan kritik.

“Dalam pasal 280 ayat (1) huruf C dan D UU Pemilu saya rasa sudah jelas yang mana dikategorikan kampanye hitam. Saya rasa apa yang disampaikan pak Erwin kepada ADAMA adalah hal yang wajar. Tim hukum Adama harus bisa bedakan mana kampanye hitam mana kritik dari warga. Kritikan biasa bukan kampanye hitam. Cukup dibalas dengan komentar juga,” papar Raihan.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...