Riset UNS, 55 Persen Remaja di Solo Pernah Akses Konten Porno

Kamis, 15 Oktober 2020 23:17

Ilustrasi

Kasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Purbo Adjar mengatakan, peluang terjadinya kekerasan seksual dan bullying terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Dan Polri memiliki tanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Unit PPA sendiri memiliki dasar hukum dalam penanganan kekerasan seksual dan bullying. Seperti pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

“Sejumlah perilaku yang tidak disadari masyarakat dalam pergaulan sehari-hari masuk dalam kategori kekerasan seksual dan bullying. Seperti ucapan bernada seksual, menampar, menginjak kaki, memaki, mencibir, hingga menyebar fitnah. Dan ada sanksi pidana bagi pelaku,” terangnya.

Pelaku kekerasan seksual dan bullying dapat dijatuhi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 juta. Sehingga unit PPA memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Serta melakukan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Selain itu, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen Mami Sugiarsi mengatakan, pihaknya telah mendampingi pelaku maupun korban kekerasan seksual dan bullying selama 15 tahun. Total telah menangani 435 kasus. Namun, Mami Sugiarsi mengaku tidak pernah memenjarakan satu pun pelaku kekerasan seksual.

Bagikan berita ini:
9
9
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar