Desak Presiden Terbitkan Perpu, Serikat Buruh Sebut Akan Diperbudak di Negeri Sendiri

Konsisten Tolak UU Cipta Kerja

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Ketua Konfederasi Serikat Nusantara, Mukhtar Guntur mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) pembatalan Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja.

“Sama seperti yang terjadi tahun 1997 pembatalan UU 25 tahun 97 tentang ketenagakerjaan, itu juga terjadi. Setelah diundangkan, beberapa hari kemudian diprotes oleh banyak kalangan dan akhirnya dibatalkan,” kata Mukhtar Guntur, Jumat (16/10/2020).

Melalui Gubernur Sulawesi Selatan, pihaknya meminta untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa kalangan buruh di Sulsel mendesak untuk menerbitkan Perpu pembatalan UU Omnibus Law.

Lantaran, berdasarkan hasil kajian dengan melihat rincian atau draf yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi, pihaknya menilai terdapat kesenjangan yang lebih berpihak kepada pengusaha.

“Pada prinsipnya setelah kami menelaah UU cipta kerja yang halamannya 812 ternyata memang seperti apa yang kami sinyalir selama ini bahwa apa yang disampaikan pemerintah tidak semuanya benar,” tandas Mukhtar.

Bahkan, ia mengatakan jika UU cipta kerja tidak dibatalkan maka akan merusak tatanan UU di ketenagakerjaan dan dinilai memperbudak masyarakat di negeri sendiri.

“Saya kira pegawai yang ada di sini dan ada keluarganya kerja di perusahaan atau yang punya keluarga kerja di media atau di manapun, kita tinggal menunggu waktu saja. Jangan sampai kita diperbudak di negeri sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mukhtar mengaku usai pertemuan dengan Pemprov Sulsel, pihaknya akan menunggu 1-2 hari dan melihat respon dari Pemerintah.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...