Konsistensi Demokrat dan PKS Tolak UU Cipta Kerja Ditagih


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Said Salahuddin meminta Partai PKS dan Demokrat mengambil langkah politik terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja.

Hal tersebut, kata Said, untuk menyakinkan publik bahwa kedua partai itu benar-benar konsisten menolak UU kontroversial itu.

“Lebih meyakinkan publik PKS dan Demokrat konsisten pada sikapnya, keduanya perlu mengambil langkah-langkah politik lanjutan yang bersifat strategis dan konstitusional,” jelasnya saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Menurutnya, salah satu langkah politik yang bisa ditempuh oleh partai agama dan nasionalis itu untuk membatalkan omnibus law adalah dengan cara menggagas pembentukan UU baru.

UU baru tersebut, lanjut Said, sebuah undang-undang yang kira-kira judulnya adalah ‘undang-undang tentang pencabutan atas UU Cipta Kerja’.

“Buat Undang-Undang baru terkait dengan penolak UU Ciptaker kalau memang konsisten menolak,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di parlemen, PKS dan Demokrat memiliki kewenangan untuk hal tersebut.

Sebab, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU). Hak itu dijamin oleh Pasal 21 UUD 1945.

Jadi, sambung Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu didalam undang-undang baru yang dimaksud tidak perlu memuat banyak norma, itu dijamin pasal 21 UUD 1946.

“Cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang baru tersebut,” tuturnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...