Tahapan-tahapan ini, kata Wiku, bertujuan untuk memastikan keamanan pada manusia termasuk juga menentukan takaran dosis yang aman untuk digunakan.
"Saya ulangi sekali lagi, keamanan vaksin bagi masyarakat adalah prioritas dan tugas utama pemerintah," kata Wiku.
Meskipun begitu, vaksin bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penularan Covid-19. Vaksin adalah bentuk intervensi kesehatan kepada masyarakat.
Menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan malahan lebih efektif menurunkan risiko penularan sampai 80 persen.
"Adaptasi perubahan perilaku memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antarelemen masyarakat dalam upaya pengendalian Covid-19, termasuk dalam program vaksinasi yang akan kiami hadapi," imbuh Wiku.
Masyarakat juga diminta untuk cerdas dan selektif dalam menerima informasi, sebelum mempercayai dan membagikan informasi tersebut kepada orang lain.
"Jadi, kami mohon agar masyarakat betul-betul memahami kondisi pandemi Covid-19, sambil mengubah perilaku, memastikan kita bisa bertahan dan menunggu program vaksinasi, sehingga kita bisa terlindungi dengan berbagai cara," pesan Wiku.
Di samping, Wiku memastikan pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawal jalannya uji klinis kandidat vaksin. Termasuk melakukan pengawasan mutu produk melalui sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga produk akhir atau siap pakai.
"Dan harapannya, nantinya bisa diterbitkan izin edar obat oleh BPOM. Sejauh ini belum ada laporan terkait efek samping serius dari sukarelawan yang mengikuti uji coba klinis," katanya.
Sedangkan, untuk peta jalan atau roadmap vaksin, akan menjadi langkah yang konkret dalam menjalankan program vaksinasi dan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang ada di masyarakat.
