Komisi A DPRD Makassar Temukan Indikasi Ilegal Pengelolaan Pasar Segar, Diduga Komersialisasi Lahan Fasum

Komisi A DPRD Makassar Temukan Indikasi Ilegal Pengelolaan Pasar Segar

Komisi A DPRD Makassar Temukan Indikasi Ilegal Pengelola Pasar Segar, Diduga Komersialisasi Lahan Fasum

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengelola Pasar Segar dan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Makassar, Jumat (16/10/2020).

RDP ini terkait dugaan komersialisasi lahan fasum di luar dari perjanjian kerja sama antara pengelola Pasar Segar dan Pemerintah kota Makassar.

Setelah dilakukan sidak, Komisi A menemukan sejumlah indikasi ilegal, seperti aturan kerja sama yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu, tetapi faktanya baru dilakukan pada 2020 ini. Sementara pihak pengelola sudah menarik sewa dari pihak UMKM yang menjalankan usaha di Pasar Segar, sejak dulu.

Untuk itu, Anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Azwar meminta agar pihak pengelola Pasar Segar mengkompensasi penarikan sewa ongkos lapak yang ditarik sebelum adanya perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota Makassar

“Seharusnya penarikan ongkos sewa lapak sebelum adanya perjanjian kerjasama di kompensasikan ke perjanjian kerjasama di tahun 2020 ini,” tegas Azwar.

Tak hanya itu, pengelola Pasar Segar juga diduga melakukan komersialisasi lahan fasum milik Pemkot Makassar diluar dari perjanijan yang disepakati dengan pemerintah kota Makassar.

“Kami juga mendapatkan bahwa masih ada lahan dikomersialkan di luar dari perjanjian lahan disepakati. Ini juga akan kami tinjau langsung,” ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...