Soal Kehalalan Vaksin, Wapres: Saya Sudah Minta MUI Dilibatkan

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 356,5 triliun untuk penanganan kesehatan. Termasuk untuk vaksin Covid-19. (Humas Setwapres)

FAJAR.CO.ID — Seluruh proses vaksin COVID-19 di tanah air akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah memastikan selalu melibatkan MUI mulai dari perencanaan, pengadaan hingga sosialisasi kepada masyarakat.

“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” ujar Wakil Presiden Maruf Amin lewat keterangannya, Sabtu (17/10/2020).

Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat memang harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI. Namun, Wapres mengatakan, apa vaksin yang tidak halal juga bisa digunakan apabila dalam keadaan darurat.

“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

Perusahaan pembuat vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab serta Sinovac dan CanSino dari RRT telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin ke Indonesia.

Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...