Swasta Bisa Masuk Industri Pertahanan, Politikus PKS Bilang Begini

FOTO : FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepastian dari isi Undang-Undang Ciptaker yang baru saja disahkan pekan lalu dipertanyakan. Pemerintah terkesan main-main dalam merumuskan isi undang-undang. Ini dapat dilihat dari adanya beberapa pasal yang tiba-tiba masuk, termasuk industri pertahanan yang kini jadi sorotan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Legislatif dari Fraksi PKS Mulyanto. Menurutnya, banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian dari undang-undang tersebut. “Masyarakat membutuhkan kepastian dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kita harus memberikan pembuktian berupa data-data” ucap Mulyanto lewat keterangan resminya, Sabtu (17/10).

Mulyanto juga menjelaskan alasan PKS ikut serta dalam perumusan Undang-Undang Ciptaker yang masih menjadi pertanyaan di masyarakat. “PKS memang menolak undang-undang ini karena cacat proses dan cacat substansi. Akan tetapi, kami ikut serta dalam perumusan ini agar dapat mengkritisi dan memasukkan pasal-pasal yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya,” terang Mulyanto.

Ia sangat menyayangkan tindakan Pemerintah dikala pandemi ini. Ia mengharapkan pemerintah bisa membentuk suatu kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKS juga mengkritisi penjelasan Jubir Menteri Pertahanan RI bahwa RUU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi.

Dia menyebut selama ini banyak swasta yang ingin masuk ke industri pertahanan. Dengan UU Cipta Kerja, swasta bisa berkontribusi. Penjelasan ini dikritisi oleh Anggota DPR RI, Toriq Hidayat yang mengatakan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah cukup.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...