Di Usia Ke-351, Pembangunan Infrastruktur Sulsel Terus Menggeliat

Senin, 19 Oktober 2020 13:36

Pembangunan Infrastruktur Sulsel Terus Menggeliat

Diketahui, Gubernur Sulsel melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Rabu, 14 Oktober 2020. Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka PEN daerah Pemprov Sulsel. Adapun besar PEN untuk Sulsel sebesar Rp1,388 triliun.

PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur. Mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.

Pemprov sendiri sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun sangat dipahami bahwa refocusing dan realokasi anggaran menjadi kewajiban semua. Bukan saja pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama. Yakni penyesuaian alokasi di beberapa kegiatan strategis, sehingga terus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.

“Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi, pada bagian lain kami juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga keseimbangan fiscal dan mendorong akselerasi pembangunan antar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami pemotongan alokasi termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sector konstruksi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah berkewajiban untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah dengan alokasi saat ini sekitar Rp600 milyar lebih.

Komentar