KPK Curiga Peserta Pilkada Dapat Anggaran Pihak Ketiga, Firli: Berpotensi Korupsi

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi selaku lembaga antirasuah melakukan survei penelitian terkait anggaran kontestasi Pilkada. Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga, para peserta Pilkada mendapat anggaran dari pihak ketiga.

“Hasil penelitian kita 82,3 persen biaya itu dibantu oleh pohak ketiga, 2017 82,6 persen dibantu oleh pihak ketiga, 2018 70,3 persen dibantu oleh pihak ketiga,” kata Firli dalam Webinar Nasional Pilkada 2020 Berintegritas melalui daring, Selasa (20/10).

Berdasarkan hasil survei, lanjut Firli, para calon kepala daerah menjanjikan akan memenuhi permintaan pihak ketiga. Jika calon kepala daerah tersebut menang, akan siap membantu pihak ketiga.

Menurutnya, calon kepala daerah tersebut jika benar terjadi telah menggadaikan kekuasaannya. Hal ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kalau itu terjadi, sudah tentu akan korupsi dan tentu juga akan berakhir pada masalah hukum,” cetus Firli.

“Dari hasil penelitian kita, bahwa ada gap antara biaya Pilkada dengan kemampuan harta calon. Bahkan dari LHKPN itu minus, ada satu calon itu tidak sampai Rp18 miliar, tapi jauh sekali dari biaya yang dibutuhkan saat Pilkada,” ucap Firli.

Berdasarkan hasil penelitian, sambung Firli, anggaran Pilkada Bupati atau Wali Kota butuh Rp10 miliar, namun ada juga harus membutuhkan anggaran Rp65 miliar. Dia menyebut, anggaran Pilkada dengan LHKPN sangat timpang.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar