Sempat Dibantah Kemenkominfo, Pemerintah Kini Siapkan Aturan Blokir Medsos

Ilustrasi.

FAJAR.CO.ID — Seiring dengan rangkaian demonstrasi terkait pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law terkait Cipta kerja, beredar informasi bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal melakukan pemblokiran media sosial atau medsos.

Kemenkominfo sebelumnya membantah akan melakukan hal tersebut. Namun kini, Kemenkominfo justru dilaporkan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran medsos.

Itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Melalui jumpa pers virtual, dia menjelaskan bahwa Permen akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.

Kabar ini kemudian dengan cepat viral di medsos khususnya di Twitter. Banyak masyarakat menilai pemerintah “bertangan besi” dalam menerapkan aturan terkait dengan pemblokiran media sosial.

Namun, melihat banyaknya masyarakat yang beranggapan demikian, Semuel menerangkan bahwa pemblokiran medsos dalam Permen yang akan disusun ada tahapan-tahapannya. “Kita tidak serta merta melakukan pemblokiran. Pasti ada tahapan,” terang Semuel.

Aturan tersebut juga dijagokan pemerintah untuk bisa memerangi hoaks dan disinformasi yang kerap beredar melalui medsos. “Apalagi kita nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran itu ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Itu akan memberikan efek jera dan nanti akan lebih jelas aturannya yang mana,” lanjut pria yang karib disapa Semmy itu.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar