Singgung Peristiwa 1998, Politikus Demokrat Minta Pemerintah Jangan Terlalu Represi

Andi Arief

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Politikus Partai Demokrat, Andi Arief mengingatkan pemerintah untuk tak terlalu represi dalam menghadapi aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja.

Ketua Bappilu DPP Demokrat itu, bahkan memberikan contoh soal tindakan represi yang berlebihan pada tahun 1996 yang dilakukan aparat, baik TNI maupun polisi.

“Tidak semua represi menghasilkan ketakutan. Banyak yang prediksi setelah represi 27 Juli 1996 rakyat akan takut karena ancaman UU, penangkapan dan bahkan nyawa,” katanya di akun Twitternya, Senin malam (19/10/2020).

Akibat tindakan kekerasan sampai penculikan yang dilakukan aparat saat itu, demo semakin membesar. Puncaknya, massa berhasil menduduki Gedung MPR dan memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri.

“Ternyata yang terjadi sebaliknya muncul gelombang besar protes di 1997 – 1998,” sebut mantan Staf Ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Sebelumnya, Andi Arief mengaku bersedih lantaran tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap polisi. Mereka adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.

Ketiga aktivis ini ditangkap aparat atas dugaan telah mengunggah ujaran kebencian melalui akun sosial media. Andi Arief menilai, upaya aparat menangkap ketiganya sangat tidak layak.

“Saya sedih dan menangis melihat Syahganda dan Jumhur Hidayat dkk dipertontonkan ke muka umum seperti teroris,” ujar Andi Arief.

Kepala Bappilu DPP Demokrat ini pun membela kedua petinggi KAMI itu, dimana mereka memiliki jasa penting dalam perjuangan reformasi. Bahkan ia menegaskan keduanya tidak layak dijerat dengan UU ITE.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar