Tim Appi-Rahman: Bukti Hukum Bagi-bagi Beras Lengkap, Ada Video, Foto hingga Daftar Penerima

Selasa, 20 Oktober 2020 11:34

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Kabag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Edhy Supriadi menegaskan, pihaknya tetap kukuh akan memproses kasus dugaan pidana pelanggaran Pemilu ini. Soal banyaknya massa yang berkumpul di depan Polrestabes Makassar kemarin saat pemeriksaan, cukup dimaknai hanya sebagai dukungan moral buat paslon.

“Meski memang banyak massa, namun kami anggap itu bukan intimidasi untuk setop kasus dugaan yang sudah dilaporkan,” katanya.

Diakuinya, pihaknya sangat menyayangkan adanya kerumunan di tengah pandemi virus korona ini. Sebab, beberapa di antara massa ada yang tak pakai masker. “Ada pula yang memakai masker, namun tidak memakainya dengan baik dan benar,” katanya.

Sekadar diketahui, kasus ini masuk dalam tahap lidik. Bila semua bukti dan saksi sudah diperiksa, maka akan masuk tahap sidang. Gakkumdu menyimpulkan dan memutuskan kasus itu memenuhi unsur dilimpahkanke Polrestabes Makassar.

“Kesimpulan sentra Gakumdu (Bawaslu) menegas-kan cukup bukti untuk diteruskan ke penyidikan, makanya dilanjut ke Polrestabes,” kata Komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuni.

Pihaknya sudah tak terlibat setelah penyerahan itu. “Kami sudah tidak tahu karena itu sudah kami serahkan (ke kepolisian). Jadi un tuk di sana itu (pemeriksaan) kewenangan penyidik,” bebernya.

Kuasa hukum Appi-Rahman, Yusuf Gunco menegas- kan, Danny bisa saja membantah. Yang pasti, kata pria yang akrab disapa Yugo itu, proses hukum akan terus berlanjut. Sebab, mulai dari video, foto, dan daftar pene-rima, sudah cukup lengkap.

“Saya hanya mau bilang: kami hanya melapor. Yang tentukan itu benar atau salah adalah pihak Gakkum du,” singkatnya.

Hati-hati Pakar politik Universitas Bosowa, Arif Wicaksono me negaskan, kasus dugaan bagi-bagi beras yang dilakukan pasangan calon Moh. Ramdhan Pomanto- Fatmawati merupakan kasus serius. Apalagi kasus itu sudah ditingkatkan ke proses penyidikan. Jika sudah berporses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya ada kejaksaan, dan kepolisian maka pasangan calon harus wanti-wanti.

“Kalau Gakkumdu menyatakan memenuhi syarat maka sudah bisa disidik kepolisian, paslon harus taat mengikuti proses hukum tersebut,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengomentari kerumunan massa yang hadir saat proses pemeriksaan Danny Pomanto yang berlangsung, Senin, 19 Oktober di Polrestabes Makassar. “Seolah-olah ada yang mau berdiri di atas hukum(mengundang massa). Patuhi saja proses hukum yang berjalan,” tegasnya.

Harus Malu

Ia lebih jauh menilai, selalu ada kecenderungan pasangan calon yang tidak percaya diri dan merasa kurang kuat, akan melakukan hal-hal yang cepat untuk mengerek dukungan. Meski dengan cara yang tak patut. Padahal, Danny masuk sebagai petahana. Dengan status itu, harusnya Danny Pomanto punya rasa malu. Apalagi, jika pembagian itu terbukti.

Memang terlihat cukup berat dalam melayani pertarungan dengan tiga pasangan calon lain yang kuat dalam menggalang dukungan juga. “Respons masyarakat kan terlihat di survei dan petahana harusnya di atas50 persen. Tetapi, kami melihat Danny ini kan cenderung tergerus suaranya. Apa lagi lawannya agresif dalam menggalang dukungan,” tegasnya.

Sebagai seorang yang pernah menjadi wali kota, Danny, menurutnya, harus lebih percaya diri dalam menghadapi proses hukum yang sementara berjalan. Tak usah sampai harus mengumpulkan pendukung apalagi dmasa pandemii orang dilarang berkerumun.

“Tak perlu khawatir lah. Kalau Bawaslu katakan tidak terbukti maka ikuti saja prosesnya di kepolisian,” tegasnya. Lebih jauh lagi, pihak-nya juga mengaku miris. Sebab, sempat mendengar kabar bahwa massa yang da-tang di depan kantor Polrestabes Makassar adalah massa bayaran.

“Isunya itu massa bayaran, malu saya itu kalau saya sebagai Pak Danny,” imbuh nya. Ia menegaskan semestinya proses kampanye dilakukan dengan cara kreatif. Bukan mengandalkan untuk membagikan barang, sem-bako atau modus politik uang lainnya. “Secara moral dan termasuk regulasi KPU dan hukum kan jelas dlarang itu (politik uang),” bebernya. (fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI