Banyak PR di Bidang Pendidikan, Ketua Komisi X DPR Beri Catatan ini ke Jokowi-Ma’ruf

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Umar Wirahadi/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin masih belum banyak mengubah wajah pendidikan di tanah air. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih berjibaku melakukan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemik Covid-19.

’’Kami menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud di bawah komando Menteri Nadiem Makarim selama satu tahun terakhir. Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak Covid-19 di bidang Pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Rabu (21/10/2020).

Dia menjelaskan, sebelum datangnya pandemi Covid-19, Kemendikbud memang telah meluncurkan Program Merdeka Belajar maupun Program Kampus Merdeka. Program tersebut menekankan pada perubahan paradigma belajar di mana satuan Pendidikan mempunyai keleluasaan lebih besar dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.

’’Namun program ini sepertinya belum sempat diterjemahkan secara regulatif di tataran impelementasi karena pandemi Covid-19,” ujarnya.

Huda menilai Program Merdeka Belajar yang berisikan empat program seperti penghapusan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Zonasi PPBD yang lebih fleksibel belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan.

Memang Kemendikbud mempercepat penghapusan UN yang harusnya dilakukan pada 2021, tetapi bisa dilaksanakan tahun ini. Kendati demikian hal itu dilakukan semata karena kondisi darurat Covid-19, bukan atas sebuah rencana yang tersusun rapi.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar