Jokowi Sampaikan Pentingnya UU Cipta Kerja, Forum Rektor Indonesia Lakukan Kajian

Rabu, 21 Oktober 2020 14:57

Pemerintah menyerahakn naskah UU Ciptaker kepada FRI. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Rektor Indonesia (FRI) menyatakan siap melakukan kajian Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua FRI Arif Satria, usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada 19 Oktober 2020.

Dalam pertemuan ini, FRI menyampaikan sikap terkait situasi nasional pasca disahkannya UU Cipta Kerja, dan mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

”Bapak Presiden telah menyampaikan pentingnya UU Cipta Kerja dan berharap FRI bisa mengkaji dan memberi masukan bila ada pasal-pasal yang memang perlu dicermati dampaknya. Presiden mendengarkan secara serius apa yang menjadi aspirasi FRI. Ini menunjukkan sikap terbuka dari Bapak Presiden,” ucap dia yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada JawaPos.com, Rabu (21/10).

Dalam hal ini, Jokowi mengatakan bahwa UU Ciptaker diperlukan untuk memperlancar investasi UMKM dan koperasi. Namun, UU ini sering disalahpahami seolah-olah hanya untuk investasi asing.

Pemerintah menyerahakn naskah UU Ciptaker kepada FRI. (Istimewa)Dialog ini juga membahas keruwetan investasi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Global Business Complexity Index Rankings 2020, Indonesia berada di posisi pertama. Artinya, Indonesia dianggap tempat paling sulit untuk investasi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil, China dan Malaysia. UU Ciptaker inilah yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Pihaknya juga memahami bahwa investasi diperlukan untuk memperluas lapangan kerja, karena itu perlu terobosan hukum yang dilakukan agar iklim investasi di Indonesia lebih kondusif. Namun, FRI juga memandang perlunya penyempurnaan sosialisasi dan manajemen komunikasi sehingga maksud baik pemerintah dapat dipahami publik.

“Kami juga berharap berbagai perbedaan pendapat hendaknya disampaikan melalui jalur-jalur yang konstitusional,” tambahnya.

Adapun, soal substansi isi UU Cipta Kerja, FRI akan memberikan catatan setelah kajian selesai. Dalam waktu dekat, FRI akan melakukan serial FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk membahas UU Ciptaker tersebut dan hasilnya akan menjadi bahan masukan FRI kepada Pemerintah dan DPR RI.

Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menyerahkan salinan naskah UU Ciptaker kepada Ketua FRI Prof Arif Satria yang disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian juga hadir para delegasi FRI yang terdiri dari para rektor, seperti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono, Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nasrullah Yusuf, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok, dan Rektor Universitas Pertamina Akhmaloka. (jpc/fajar)

Komentar