Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Rabu, 21 Oktober 2020 17:01

Oleh: Dr. Sawedi Muhammad

(Sosiolog Universitas Hasanuddin)

PUBLIK Makasar beberapa hari terakhir dihebohkan isu kampanye hitam dalam tahapan pemilihan Wali Kota Makassar. Awalnya dimulai pelaporan kuasa hukum calon wali kota dengan nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando yaitu Yusuf Gunco ke Bawaslu Kota Makassar karena dugaan bagi-bagi sembako oleh tim Danny Pomanto-Fatmawati (Adama) di masa kampanye. Laporan ini kemudian bergulir ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Seakan tidak mau kalah, kuasa hukum Adama melaporkan Erwin Aksa Ketua Tim Pemenangan Appi-Rahman ke Bawaslu Sulsel atas dugaan melakukan kampanye hitam kepada paslon Adama. Saling lapor antar pasangan calon wali kota yang bersaing ketat ini dipastikan akan berlanjut terus sampai pencoblosan taggal 9 Desember mendatang. Apalagi, pada setiap pilkada publik memang selalu disajikan dua hal, yakni kampanye hitam dan kampanye negatif. Bagaimana kedudukan kampanye negatif dalam pilkada dan apa bedanya dengan kampanye hitam? Pemahaman akan definisi dan batasan kampanye hitam sangat mendesak untuk disepakati agar perhelatan pilkada tidak lagi diwarnai saling lapor antar kandidat.

Kampanye hitam adalah propaganda yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang yang menjadi kompetitornya. Semua isi kampanyenya adalah fitnah, hoaks, cerita rekaan yang tidak didasari oleh fakta alias tuduhan tanpa bukti. Kampanye hitam dapat juga berupa ujaran kebencian dengan menggunakan isu suku, agama serta ras dan antar golongan. Kampanye hitam dilarang oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Pasal 280 ayat (1) huruf c menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta dan tim sukses dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain”. Pada huruf d memuat larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat . Pelanggaran pasal 280 ayat (1) tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta sebagaimana diatur dalam pasal 521 UU Pemilu. Sekiranya pelaku kampanye hitam itu bukan dari pasangan calon atau tim sukses, maka pelakunya bisa dijerat dengan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 14, pasal 15 atau pasal 310 dan pasal 311.

Komentar